CEO sebaiknya netral dalam politik 3 min read
meski kadang ingin turut berkomentar menanggapi isu politik, tapi saya harus selalu mengingatkan diri saya, bahwa sebagai CEO harus netral dałam politik.
bukan berarti kita munafik;
tapi kita harus selalu ingat bahwa dalam perusahaan itu:
- karyawan bisa terdiri orang yang berpihak pada sisi pro maupun kontra
- investor bisa berasal dari latar belakang dari sisi pro maupun kontra
- pelanggan, yang berasal dari public, juga terdiri dari sisi pro & kontra
Case Study
kalau mau contoh kasus untuk konteks CEO & politik,
saya rasa setiap dari kita pasti sepakat bahwa yang menempati top of mind kita adalah kasus Bukxxxxx.
yaitu bagaimana Founder-CEO-nya, dianggap publik sebagai berpihak ke salah satu kubu politik, dan itu akhirnya menyebabkan boikot massal, rating bintang satu, dan akhirnya reputasi perusahaan hancur, posisi CEO yang diganti, dan lain sebagainya. bahkan kini bisnisnya sudah agak menyimpang daripada visi asalnya.
singkat kata, keterlibatan CEO dalam politik, bisa berarti fatal.
Musk
contoh kasus ke-2 adalah, Musk dan Tesla.
bagaimana Elon mendukung Trump setelah Trump terpilih kembali, melakukan aktivisme pemerintahan dalam DOGE (Department of Govemment Efficiency), yang kemudian diperparah dengan gestur right-wing-nya, dan berakhir dengan boikot dan pembakaran Tesla besar-besaran.
beruntung, Tesla masih bisa selamat hari ini.
bagaimanapun ini telah menyebabkan banyak pelanggan beralih ke alternatif Tesla, membuat Tesla kehilangan peluang penguasaan pasar.



Donasi & Isu
secara hukum-pun, PT, yayasan, dan banyak entitas hukum lainnya sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan donasi politik. jadi kalaupun CEO harus ada relasi dengan politik, idealnya dilakukan dalam kapasitasnya dalam berhubungan dengan pemerintahan.
tak hanya politik, hal-hal lain yang mempengaruhi persepsi publik itu bisa berbahaya; baik itu tindakan dari CEO-nya langsung, atau dari kebijakan perusahaan, seperti:
isu mengenai israel palestina, LGBT, peran wanita, separatisme nasionalisme, keberpihakan pada isu luar negri seperti china-taiwan, rusia ukraina, tekanan terhadap tenaga kerja, dll.
sekali seorang CEO atau perusahaan menetapkan berpihak pada salah satu sisi dan terekam dalam bentukjejak digital, publik tidak akan melupakannya.
More Case Studies
Palantir/Microsoft terkena protes aktivis pro-Palestina ketika mereka sedang mengadakan interview/talkshow (tidak berarti saya pro atau kontra, but it is what it is.
Indonesia cancel culture-nya kuat: salah sedikit, bisa kena boikot berjilid-jilid. kok bisa perusahaan fastfood & kopi yang tak berhubungan dengan israel langsung bisa kena boikot?
memang di indonesia, banyak pebisnis suka terlibat dalam aktivitas politik, karena peluang untuk mendapatkan proyekjuga tinggi; banyak deal terjadi bukan karena kompetensi tapi karena relasi.
Be Careful
tapi kalaupun sebagai CEO kita harus melakukan aktivisme politik, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati.
CEO harus ingat ia membawa bahtera yang berisi berbagai macam orang dengan aspirasi yang berlainan. baik politik, gender, atau isu sosial yang lain. karena kalau sudah terlanjur tenggelam di dalamnya, kita bisa tidak sadar akan adanya blindspot dari posisi kita.
karena itu jangan gara-gara aktivitsme maka sampai terjadi perpecahan dari karyawan & investor perusahaan sendiri, atau mengulang apa yang pernah terjadi pada Tesla dan, you-know-who.
cukup belajar saja apa yang sudah pernah terjadi pada orang lain;
tidak perlu diulangi.